PATROLICIA COM PROPINSI NTT Sebanyak 30 warga Partai Amanat Nasional (PAN) menandatangani petisi online yang mendesak pimpinan PAN, baik Ketua Umum Zulkifli Hasan maupun Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas, untuk menyatakan dukungan terbuka terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Petisi tersebut dikoordinasikan oleh Syafrudin Budiman, mantan caleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta II, dan diumumkan secara terbuka pada Sabtu (6/9/2025) di Jakarta. “Kami 30 warga PAN mendesak Ketua Umum dan Ketua Fraksi PAN agar merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan segera disahkannya RUU Perampasan Aset,” ujar Syafrudin.
Selain menuntut dukungan pada RUU tersebut, Forum Warga PAN juga meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Eko Patrio sebagai Sekretaris Jenderal PAN. Eko dinilai mencederai nama baik partai setelah penampilannya dengan joget “sound horeg” berbaju partai menuai kritik publik.
“Bang Zulhas harus mengganti Eko Patrio dengan kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih mumpuni,” tegas Syafrudin.
Forum Warga PAN mengapresiasi langkah Zulkifli Hasan yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI serta keputusan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas yang menghentikan gaji dan tunjangan keduanya. Namun, mereka tetap meminta agar dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) guna meredam kemarahan masyarakat terhadap PAN.
Lebih jauh, Forum Warga PAN juga mendesak Eko Patrio untuk legowo mengundurkan diri, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Sekjen PAN. “Eko Patrio dan Uya Kuya sudah minta maaf, tentu kami maafkan. Tapi demi menjaga marwah partai, sebaiknya legowo mundur,” tutur Syafrudin.
Petisi ini ditandatangani oleh 30 warga PAN dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, aktivis, dan mantan caleg partai. Mereka menegaskan, desakan ini lahir dari keinginan menjaga citra PAN sekaligus memperkuat komitmen partai dalam pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.