PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Kamis (22/1/2026), menyisakan perhatian publik. Salah satu pejabat yang dilantik, Pommy Odja, diketahui merupakan kakak kandung Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, dan kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo bersama sejumlah pejabat eselon II lainnya. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan.
Aspek kekerabatan antara pejabat eksekutif yang dilantik dengan pimpinan lembaga legislatif daerah langsung menjadi sorotan. Isu ini dinilai sensitif di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme, dan pencegahan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga persetujuan teknis, disebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menekankan bahwa penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan personal.
“Jabatan bukan hadiah. Ini amanah. Yang diuji bukan siapa kita, tapi apa yang kita kerjakan untuk masyarakat,” ujar Christian Widodo.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap birokrasi hanya bisa dibangun melalui kinerja nyata dan akuntabilitas.
Sebagai Kepala Dinas PRKP yang baru, Pommy Odja diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penataan lingkungan perkotaan, penyediaan hunian layak, serta pengurangan kawasan kumuh di Kota Kupang.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat struktur birokrasi pada awal tahun 2026. Namun demikian, publik dipastikan akan terus mencermati konsistensi antara pernyataan komitmen dan praktik pemerintahan, terutama dalam menjaga prinsip tata kelola yang bersih dan berkeadilan.(Rjb)