PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah di
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Bupati TTS, Soe, Selasa (4/3/2026). Pertemuan itu dipimpin langsung Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Bank Indonesia.
Bupati Eduard menegaskan bahwa stabilitas inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten TTS berkomitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidyo Prakoso, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID TTS dalam menjaga stabilitas harga. Sepanjang Februari 2026, inflasi tercatat sebesar 1,96 persen secara tahunan (year on year), lebih rendah dibandingkan sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Menurut Adidyo, capaian tersebut menunjukkan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga, terutama di tengah momentum pemulihan daya beli masyarakat.
Menghadapi sejumlah hari besar keagamaan nasional pada semester pertama 2026, Bank Indonesia bersama TPID TTS mendorong penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Upaya pengendalian inflasi akan difokuskan pada beberapa periode krusial, yakni menjelang Ramadan, Idulfitri, Paskah, serta Iduladha dan perayaan Natal.
Selain itu, Bank Indonesia juga menyiapkan pengembangan kelompok tani unggulan atau local champion berbasis model bisnis praktik terbaik. Hingga awal Maret 2026, tercatat 68 kelompok tani potensial di wilayah TTS yang mengembangkan berbagai komoditas seperti aneka beras, cabai, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam ras.
Program tersebut didukung dengan penguatan sarana dan prasarana, pendampingan, serta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pasokan pangan di daerah.
Di sisi digitalisasi, TP2DD TTS telah menyediakan berbagai kanal transaksi non-tunai seperti mobile banking, EDC, QRIS, dan e-commerce. Pemanfaatan sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bank Indonesia juga mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bank Indonesia NTT akan memfasilitasi penyusunan peta jalan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten TTS.(Rjb)