PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah pusat mendorong Kota Kupang menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu dan mitigasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Haruki Agustina bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Kota Kupang di ruang kerja wali kota, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Haruki didampingi Kepala Bidang Wilayah 3 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali-Nusra, Ade Soeharso. Sementara dari pihak pemerintah daerah, hadir Wali Kota Kupang Christian Widodo bersama sejumlah pejabat terkait.
Haruki mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kota Kupang dalam membenahi sistem pengelolaan sampah. Menurut dia, sebagai ibu kota provinsi, Kupang memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh bagi daerah lain di NTT.
“Saya melihat ada komitmen yang kuat di Kota Kupang. Ini penting, karena sebagai ibu kota provinsi, Kupang seharusnya menjadi role model. Kami ingin ada satu daerah di NTT yang bisa menjadi contoh, dan Kupang punya potensi itu,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian terbaru, capaian pengelolaan sampah Kota Kupang meningkat dari 41,93 menjadi 50,8. Meski masih dalam kategori pembinaan, tren tersebut dinilai sebagai sinyal positif menuju perbaikan yang lebih signifikan.
Pemerintah pusat bahkan mendorong peningkatan yang lebih ambisius, dengan target kenaikan hingga 15 poin. Haruki menilai, capaian tersebut realistis jika didukung komitmen kuat pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Untuk mempercepat pencapaian itu, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan edukasi publik, hingga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Salah satu langkah strategis yang akan dikembangkan adalah proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis kecamatan dengan konsep zero waste. Program ini juga akan melibatkan sejumlah badan usaha milik negara, seperti Pertamina dan PLN, dalam pengolahan sampah menjadi energi dan produk bernilai ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang Christian Widodo menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bertransformasi. Ia menyebut, sistem pengelolaan sampah yang tengah dibangun akan berbasis wilayah, dengan target setiap kecamatan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Kami tidak ingin lagi hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Harus ada pengolahan. Target kami, hanya sekitar 15 persen residu yang masuk ke tempat pembuangan akhir,” katanya.
Berbagai inovasi telah dilakukan, antara lain pembentukan satuan tugas penanganan sampah, pengaturan jam buang sampah, penyediaan ratusan kontainer, serta lomba kebersihan antar-kelurahan dengan insentif hingga Rp1 miliar.
Meski demikian, Christian mengakui tantangan terbesar masih terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah, kata dia, terus melakukan edukasi secara berkelanjutan hingga ke tingkat sekolah, rumah ibadah, dan lingkungan rukun tetangga.
“Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Tapi kami tidak akan berhenti. Edukasi akan terus kami lakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.