Status Tanggap Darurat, Riau Siaga Karhutla: Danrem 031/WB Tegaskan TNI Siap All Out
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus memburuk. Pemerintah pusat resmi menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla untuk wilayah ini, menyusul meningkatnya titik api dan dugaan kuat unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan.
Kondisi ini menjadi fokus utama dalam Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla yang digelar di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada Selasa (22/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda Riau, termasuk Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danlanud RSN, Kabinda Riau, serta para Dandim dan Kapolresta di wilayah terdampak.
44 Tersangka Karhutla, Penegakan Hukum Diperkuat
Dalam konferensi pers usai rapat, Kapolda Riau memaparkan perkembangan penegakan hukum terkait kasus Karhutla. Hingga pertengahan Juli 2025, Polda Riau telah menangani 35 laporan polisi dan menetapkan 44 orang sebagai tersangka.
“Fakta-fakta di lapangan mengindikasikan ada unsur kesengajaan yang kuat. Penegakan hukum akan terus berjalan, dan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran lahan,” tegas Kapolda.
TNI Siap All Out, Patroli Udara dan Operasi Darat Ditingkatkan
Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI dalam mendukung upaya penanggulangan Karhutla. Ia menyatakan bahwa TNI telah memperkuat operasi darat di berbagai titik rawan dan akan terus berkoordinasi lintas sektor.
“TNI siap all out. Kami hadir di darat, di udara, dan dalam ruang koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, tanggap, dan menyeluruh,” ujar Danrem Sugiyono.
Selain itu, langkah-langkah mitigasi berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. TNI aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga hutan dan lahan.
Operasi Modifikasi Cuaca dan Water Bombing Digencarkan
Sebagai bagian dari respon cepat, pemerintah pusat mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat pembentukan awan hujan di kawasan terdampak. Penambahan helikopter water bombing juga dilakukan guna menjangkau wilayah-wilayah sulit yang terbakar.
Sementara itu, patroli udara terus digencarkan untuk memantau pergerakan titik api dan potensi penyebaran asap lintas daerah.
Masyarakat Diminta Terlibat Aktif
Menteri LHK, Hanif Faisol, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi multipihak, termasuk peran serta aktif masyarakat dalam mencegah pembakaran hutan dan membuka lahan secara ilegal.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Ini soal kesadaran bersama, karena yang kita jaga bukan hanya ekosistem, tetapi juga masa depan generasi mendatang,” ujarnya.(Rjb)
