Kartini Hidupkan Integritas: OJK Dorong Perempuan Perkuat Tata Kelola dan Lawan Korupsi

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Semangat perjuangan R.A. Kartini kembali digaungkan sebagai inspirasi dalam memperkuat budaya integritas di sektor publik dan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani nilai-nilai Kartini, terutama dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang etika dan tanggung jawab.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” di Pendopo Museum Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4/2026).
Sophia menegaskan bahwa peran perempuan kian strategis dalam memperkuat tata kelola, baik di sektor publik maupun jasa keuangan. Namun, menurut dia, peningkatan tersebut masih dibayangi tantangan serius seperti ketimpangan gender dan tingginya kasus kekerasan berbasis gender.
“Sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Namun sepanjang 2025, tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya perempuan,” ujar Sophia.
Ia menambahkan, perempuan memiliki peran fundamental dalam membangun generasi berintegritas, baik sebagai pendidik pertama di keluarga, teladan sosial, maupun pengelola ekonomi rumah tangga. Karena itu, nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga.
Sophia juga menekankan pentingnya kontribusi perempuan dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini yang hadir secara daring menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Tanpa integritas, kebijakan yang baik bisa kehilangan legitimasi. Tanpa kepercayaan publik, institusi negara sulit menjalankan perannya secara efektif,” kata Rini.
Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilar penting dalam sistem integritas publik. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan sebagai panduan bagi aparatur negara.
Rini juga mengapresiasi langkah OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai program, seperti Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani Dwi Lestariningsih menyoroti masih kuatnya hambatan yang dihadapi perempuan di ruang publik, mulai dari diskriminasi hingga stereotip gender.
“Perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, tanpa meninggalkan nilai etika dan integritas,” ujarnya.
Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Myrtha Soeroto, Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, serta Nawal Arafah Yasin.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti sekitar 220 peserta secara luring dan 4.500 peserta daring dari berbagai kalangan, termasuk kementerian/lembaga, parlemen, industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.
Melalui momentum ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi SMAP di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OJK juga mendorong perempuan di sektor jasa keuangan untuk aktif memperkuat budaya antikecurangan, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Dengan semangat Kartini, OJK berharap perempuan Indonesia semakin berperan dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.