Krisis Anggaran, Bupati Kupang Tempuh Jalan ke Kemenkeu untuk Selamatkan Hak PPPK

PATROLI CIA COM KABUPATE KUPANG Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang, Bupati Kupang Yosef Lede mengambil langkah langsung dengan menemui Kementerian Keuangan RI guna mencari solusi atas pembayaran hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Didampingi Wakil Bupati Aurum Titu Eki serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede bertemu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pertemuan itu difokuskan pada upaya memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Yosef Lede menjelaskan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kupang saat ini belum memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran hak PPPK. Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan berbagai langkah efisiensi, namun kebutuhan anggaran masih jauh lebih besar.

“Para PPPK telah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Karena itu, pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak mereka. Kami terus berupaya mencari solusi agar hak tersebut dapat segera dibayarkan,” kata Yosef.

Langkah Bupati Kupang mengajak seluruh unsur pimpinan DPRD dinilai memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi riil keuangan Kabupaten Kupang kepada pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas mengatakan, DPRD mendukung penuh upaya pemerintah daerah mencari solusi atas persoalan anggaran tersebut.

Menurut Daniel, potensi daerah masih membutuhkan waktu untuk dioptimalkan sehingga peningkatan PAD belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah, termasuk pembayaran hak PPPK.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelek-De Haan. Ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penyesuaian anggaran, namun keterbatasan kemampuan fiskal membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyatakan persoalan keterbatasan anggaran tidak hanya dialami Kabupaten Kupang, tetapi juga banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, ia memastikan masukan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kupang akan menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kami akan melakukan konsolidasi untuk melihat berbagai alternatif solusi dalam membantu pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal,” ujar Askolani.

Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus, Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Novita Funay, para anggota DPRD, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Langkah jemput bola yang dilakukan Bupati Yosef Lede tersebut diharapkan membuka jalan bagi terpenuhinya hak-hak PPPK di Kabupaten Kupang, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui dukungan pemerintah pusat.(Rjb)