Browsing Kategori: "Hukum dan Ham"
Hukum dan Ham
Sengketa Lahan di Naioni, Warga Kaget Tanah 1,5 Hektare Diduga Dijual Tanpa Izin
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Sengketa lahan kembali mencuat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang warga di Kelurahan Naioni, Aprianus Lona, mengaku kaget setelah mengetahui sebagian besar lahan miliknya seluas 1,5 hektare diduga telah dijual tanpa sepengetahuannya. Kasus ini terungkap saat Aprianus hendak mengecek sertifikat tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang.
Aprianus Lona, saat ditemui di kediamannya pada Minggu (14/9/2025), menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan warisan…
Pemerintah Siapkan Aturan Baru Royalti Lagu: UMKM Tak Perlu Takut Putar Musik
Kemenkumham Segera Terbitkan Permenkum, DPR Pastikan Hak Pencipta Lagu Tetap Terlindungi
PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera menerbitkan aturan baru terkait pembayaran royalti lagu. Aturan ini diharapkan menjadi solusi final untuk mengakhiri polemik berkepanjangan yang selama ini meresahkan pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR telah…
Winston Neil Rondo Minta Bupati Kupang Periksa Dugaan Penyelewengan Raskin di Desa Sumlili
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, mendesak Bupati Kupang untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, terkait dugaan penyelewengan distribusi beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Desakan ini disampaikan Winston setelah mencermati protes warga Desa Sumlili yang menilai penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. “Ini komunitas kecil, warga pasti tahu siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak. Kalau warga protes, itu…
Warga Sumlili Desak Bupati Turun Tangan Usut Dugaan Penyimpangan Bansos
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, mendesak Bupati Kupang untuk turun langsung menyelesaikan dugaan penyimpangan penyaluran beras bantuan sosial (bansos) di desa mereka. Mereka menuding ada keterlibatan oknum aparat desa, termasuk kepala desa, dalam pembagian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kasus ini sebelumnya sempat direspons Bupati Kupang dengan mengutus kepala dinas terkait ke Desa Sumlili untuk menyelesaikan masalah yang sudah viral di berbagai media daring. Namun,…
BANSOS DESA SUMLILI DIDUGA TAK TEPAT SASARAN Warga Protes, Minta Bupati Turun Tangan
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuai protes dari warga.
Mereka menilai daftar penerima yang dikirim pemerintah desa ke kantor pos tak tepat sasaran, bahkan diduga menguntungkan pihak yang sudah tergolong mampu.
Menurut keterangan warga, data penerima bansos berasal dari Kementerian Sosial di Jakarta, lalu diverifikasi pemerintah desa sebelum dikirim ke kantor pos.…
Kasus OTT Kades Golo Bilas Terancam Kandas: Publik Pertanyakan Integritas Penegak Hukum
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ahmad Radit, terus menjadi sorotan publik. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Juli 2023 atas dugaan pungutan liar, hingga kini ia belum juga ditahan. Padahal, ancaman hukuman yang dihadapinya tergolong berat: 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
OTT dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai Barat pada 4 Juli 2023. Namun, dalam…
Dugaan Kongkalikong Bansos di Desa Sumlili, Warga Minta Keadilan ke Bupati Kupang
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, mengungkapkan dugaan praktik tidak adil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa dan aparaturnya. Seorang warga yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) melapor langsung ke pihak kecamatan setelah namanya diduga dihapus sepihak dari daftar penerima bantuan.
“Saya penerima PKH sejak lama. Tapi setelah rumah saya terbakar, saya cek nama saya tidak ada lagi dalam…
Sandiwara Sempadan: Dugaan Mafia Tanah Guncang Labuan Bajo
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Labuan Bajo Kasus sengketa jual beli tanah di kawasan pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menyita perhatian publik. Transaksi yang awalnya sah dan didukung 14 dokumen alas hak berubah menjadi polemik hukum, dengan dugaan kuat adanya praktik mafia tanah berkedok "sempadan pantai".
Adalah Lie Sian, seorang investor yang membeli tanah seluas 1.500 meter persegi dari Muhammad Saing Makasau (Saing), yang kini menggugat balik penjual karena pembatalan…
Riau Dalam Status Tanggap Darurat: Danrem 031/WB Hadiri Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Karhutla
Titik Api Terus Bertambah, 44 Tersangka Diamankan, TNI–Polri Perkuat Operasi Darat dan udara PATROLICIA COM PROPINSI NTT Meningkatnya jumlah titik api di Provinsi Riau mendorong Pemerintah Pusat menetapkan status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Kondisi darurat ini disikapi dengan digelarnya Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla serta Konferensi Pers Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Karhutla, Selasa (22/7/2025), bertempat di Balai Serindit, Jalan Diponegoro,…
Kejaksaan dan TNI Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di NTT
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Komandan Korem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, menerima kunjungan audiensi dari Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, Dr. I Made Suarnawan, di Markas Korem 161/Wira Sakti, Kupang, Kamis (24/7/2025). Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara koneksitas di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Turut hadir mendampingi Sesjampidmil, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT,…