NTT Diminta Putus Ketergantungan Bansos, Kampus Didorong Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memerlukan perubahan mendasar. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan bantuan sosial yang bersifat karitatif, tetapi harus membangun strategi jangka panjang berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam forum yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Abdul Haris, terungkap bahwa ribuan warga miskin dan anak sekolah yang berhak menerima bantuan sosial masih belum masuk dalam basis data penerima. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTT, Yohanes Oktovianus, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini masih mencapai 17,50 persen atau sekitar 1,03 juta jiwa. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi.
Merespons tantangan itu, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Jefri S. Bale, menegaskan komitmen kampus untuk menjadikan konsep Kampus Berdampak sebagai gerakan nyata. Undana akan menyusun grand design riset pengentasan kemiskinan yang terintegrasi agar hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai pusat pendidikan, tetapi juga harus menjadi penggerak lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan pendekatan tersebut dinilai penting karena selama ini penanganan kemiskinan lebih banyak bertumpu pada bantuan sosial yang hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan, kemiskinan akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kondisi itu juga berdampak pada tingginya angka anak putus sekolah yang kemudian memilih bekerja ke luar negeri tanpa keterampilan yang memadai. Situasi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja.
Melalui kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta dukungan pendanaan riset, diharapkan lahir inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kualitas pendidikan di NTT.
Dengan strategi tersebut, pengentasan kemiskinan tidak lagi bertumpu pada bantuan yang bersifat sementara, melainkan pada pembangunan kapasitas masyarakat agar mampu menciptakan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan.
Versi ini mengikuti gaya penulisan Kompas: lebih lugas, berimbang, berbasis fakta, dan menghindari kalimat yang terlalu menghakimi seperti “gagal total”, “primitif”, atau “dosa kelembagaan”, sehingga tetap tajam namun memenuhi kaidah jurnalistik.
