Ketua DPRD Emilia Nomleni tegaskan tunjangan transportasi dan perumahan sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Polemik terkait besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni. Dalam keterangan pers di Kupang, Sabtu (6/9/2025), Nomleni menegaskan bahwa seluruh kebijakan tunjangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk mengkhianati kesulitan rakyat.
“Sebagai DPRD NTT, kami berterima kasih dan mengapresiasi perhatian media serta kritik masyarakat terkait Pergub Nomor 22 Tahun 2025. Perlu kami sampaikan bahwa penetapan besaran tunjangan tidak kami putuskan sendiri, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Nomleni.
Sesuai Regulasi dan Kemampuan Daerah
Nomleni menjelaskan, penetapan tunjangan didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, Permendagri, serta hasil survei sebelum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025. Kebijakan tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jumlah pendapatan yang diatur dalam Pergub 22 tidak bermaksud sama sekali untuk mengkhianati kesulitan dan keterbatasan yang dialami rakyat. Justru, tunjangan ini menimbulkan tanggung jawab besar bagi anggota DPRD untuk bekerja lebih sungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat,” tegasnya.
Sorotan Publik Soal Tunjangan Transportasi
Menanggapi kritik publik yang menyebut besaran tunjangan transportasi “fantastis”, Nomleni meminta agar masyarakat memahami konteks yang lebih luas. Menurutnya, biaya transportasi tidak semata-mata dihitung dari jarak rumah ke kantor DPRD di Kupang, melainkan mencakup mobilitas anggota dewan ke berbagai daerah, termasuk desa-desa terpencil.
“Biaya transportasi perjalanan dinas DPRD misalnya hanya membiayai anggota sampai ke pusat kabupaten. Untuk menjangkau desa-desa, biaya tambahan justru ditanggung anggota sendiri,” jelas Nomleni.
Cegah Korupsi dan Tingkatkan Kinerja
Nomleni menegaskan, kenaikan tunjangan bukan sekadar soal kesejahteraan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja anggota DPRD serta mencegah praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan bahwa pendapatan anggota DPRD sejalan dengan tanggung jawab besar mereka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama gubernur,” ujarnya.
DPRD Siap Berdialog dengan Publik
Nomleni juga menekankan bahwa DPRD NTT bersikap terbuka terhadap kritik dan siap berdialog dengan berbagai elemen masyarakat serta media.
“Kami akan terus mendengarkan aspirasi dan usulan publik untuk mencari solusi terbaik. Kami berterima kasih kepada pers sebagai ‘mata publik’ yang mengawasi kinerja kami,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Nomleni memastikan DPRD NTT akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami senantiasa berdiri bersama rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan berkomitmen melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan rakyat,” tutupnya.
Kalau kamu mau, saya bisa buatkan versi judul alternatif yang lebih provokatif dan memancing perhatian publik, misalnya:
- “DPRD NTT Bantah ‘Tunjangan Fantastis’: Bukan Mengkhianati, Tapi Amanat Rakyat”
- “Polemik Tunjangan DPRD NTT, Ketua Emilia Nomleni: Kami Siap Diawasi Publik”
- “Sorotan Publik Soal Tunjangan DPRD NTT, Ini Penjelasan Lengkap Ketua Dewan” (team)