PATROLICIA COM PROPINSI NTT Rencana pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nelayan dan pelapak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba berakhir antiklimaks. Ruang rapat yang disiapkan sejak pagi, Senin (29/9/2025), kosong tanpa satu pun nelayan atau pelapak yang hadir.
Padahal, forum itu dijadwalkan membahas kebijakan baru terkait pengelolaan retribusi dan aktivitas di kawasan PPI Oeba. Namun, absennya partisipasi menunjukkan penolakan diam-diam dari komunitas nelayan dan pelapak terhadap cara pemerintah mengelola komunikasi.
Sejumlah nelayan menilai undangan yang dikirim hanya lewat aplikasi WhatsApp dianggap tidak resmi dan tidak menghormati persoalan serius yang sedang mereka hadapi.
“Kalau soal retribusi dan kebijakan besar, mestinya pemerintah turun langsung menemui kami. Bukan asal kirim pesan WhatsApp seolah ini perkara sepele,” kata seorang nelayan yang ditemui wartawan.
Kegagalan rapat ini mencerminkan jurang komunikasi yang makin lebar antara DKP dan masyarakat pesisir. Alih-alih membangun dialog, cara pemerintah justru menimbulkan kesan mengabaikan suara nelayan. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif retribusi yang kini menuai protes.
Kepala DKP NTT, Sulastri Rasyid, yang dikonfirmasi wartawan terkait absennya nelayan enggan memberikan keterangan. Pesan singkat maupun panggilan telepon yang dikirimkan tidak direspons hingga berita ini diturunkan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil justru dijalankan dengan komunikasi yang lemah dan cenderung elitis. Pemerintah provinsi dinilai lebih sibuk mengurus prosedur administrasi ketimbang membuka ruang dengar bagi nelayan dan pelapak yang menggantungkan hidup di PPI Oeba.