PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan lompatan besar pembangunan pada tahun anggaran 2026 dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dua program strategis yang menjadi andalan adalah pembangunan sekolah vokasi berbasis asrama dan renovasi puluhan ribu rumah tidak layak huni di desa dan kelurahan.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam coffee morning bersama insan pers di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (19/12/2025). Menurut Melki, arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab persoalan struktural NTT, mulai dari kualitas pendidikan hingga kemiskinan berbasis wilayah.
Pemprov NTT akan membangun 10 sekolah vokasi berbasis asrama yang tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba, hingga wilayah kepulauan. Sekolah ini mengadopsi konsep sekolah rakyat, tetapi dirancang lebih spesifik dengan menyesuaikan potensi unggulan setiap daerah.
“Anak-anak tidak hanya bersekolah, tetapi juga tinggal di asrama. Kurikulumnya berbasis keunggulan lokal. Di Rote Ndao misalnya fokus pada garam, di Sumba pada peternakan, dan di Flores pada energi baru terbarukan,” kata Melki.
Lebih jauh, Melki menekankan bahwa sekolah vokasi tersebut tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi membangun kemandirian. Pemerintah akan menyiapkan ekosistem produksi agar para siswa dapat belajar sekaligus berwirausaha.
“Targetnya, siswa mampu membiayai pendidikannya sendiri dari hasil produktivitas di ekosistem yang kami bangun,” ujarnya.
Di sektor perumahan, Pemprov NTT menargetkan percepatan signifikan. Jika pada 2025 hanya 75 unit rumah yang dibangun, maka pada 2026 pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 31.570 unit rumah melalui skema kolaborasi anggaran lintas pemerintahan.
Setiap unit rumah akan mendapat bantuan Rp 20 juta, yang bersumber dari Rp 5 juta APBD provinsi, Rp 5 juta APBD kabupaten/kota, serta Rp 10 juta dari dana desa. Skema ini dinilai Melki sebagai model gotong royong fiskal yang realistis dan berdampak langsung.
“Dengan kolaborasi ini, rumah-rumah warga di desa dan kelurahan bisa ditingkatkan menjadi hunian yang layak,” katanya.
Selain pendidikan dan perumahan, Pemprov NTT tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan rusak, pembangunan sumur bor, dan perluasan jaringan listrik. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar program listrik gratis menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Gubernur Melki menegaskan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis pembangunan. Ia berharap media ikut mengawal pelaksanaan program Dasa Cita agar kebijakan yang dirancang pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Media adalah jembatan antara kebijakan dan rakyat. Kami berharap pengawasan dan kritik konstruktif terus berjalan,” ujar Melki.