Sinergi BKD NTT dan DPRD Jadi Kunci Layanan Publik Berkualitas
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Rasi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawal pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam penyampaian laporan kegiatan tahun berjalan dan rencana program 2026, Yosef Rasi mengungkapkan bahwa seluruh program yang dialokasikan di unit-unit kerja BKD berada dalam jalur yang tepat (on the track). Ia memastikan bahwa proses pelaksanaan program dilakukan secara akuntabel, dan apabila terdapat kendala atau kebutuhan dukungan tambahan, hal itu akan dikomunikasikan secara terbuka dengan DPRD sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kalau ada program yang belum tuntas, kami terbuka untuk menyampaikan kepada DPRD agar bisa dikawal bersama. Tugas kami adalah menjalankan dengan baik, tugas dewan adalah mengawasi. Kolaborasi inilah yang diharapkan masyarakat,” ujar Yosef dalam pertemuan bersama anggota DPRD, Selasa (29/7/2025).
Yosef juga menekankan bahwa pengawasan dari legislatif merupakan bagian penting dalam menjaga agar setiap kebijakan dan program tidak melenceng dari tujuan awal, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Yosef menyambut baik berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh anggota dewan maupun masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik yang aktif justru memperkuat komitmen BKD untuk terus meningkatkan profesionalisme ASN dan efektivitas birokrasi di NTT.
“Kami bersyukur selalu ada pengawasan. Dengan itu, kami bisa bekerja lebih baik dan tidak menyimpang dari koridor yang semestinya,” tambahnya.
BKD NTT juga tengah mempersiapkan sejumlah program lanjutan untuk tahun 2026, termasuk penguatan sistem digitalisasi layanan kepegawaian, pelatihan kompetensi ASN, serta reformasi sistem rekrutmen dan penilaian kinerja aparatur.
Sinergi lintas kelembagaan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat NTT, terutama di tengah dinamika tantangan pembangunan daerah ke depan.(Rjb)
