UMKM NTT Masih Tahap Rintisan, Akademisi Dorong NTT Mart Jadi Inkubator Usaha

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur dinilai masih berada pada tahap rintisan sehingga membutuhkan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan tidak cukup hanya pada aspek permodalan, tetapi juga harus menyentuh perencanaan usaha, produksi, hingga layanan purna jual.
Pandangan itu disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Roland Fanggidae, dalam kegiatan SAnte-SAnte Duduk ba Omong deng meDia (Sasando Dia) bertema “Sinergi Stabilitas dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2026” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Senin (2/3/2026).
Roland mengatakan, secara makro kondisi ekonomi NTT saat ini menunjukkan tren yang relatif optimistis. Pertumbuhan ekonomi bergerak positif dan inflasi terjaga. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam memperkuat fondasi UMKM sebagai penopang ekonomi daerah.
“Sebagian besar UMKM kita masih bersifat rintisan. Mereka baru mulai tumbuh, masih mencari bentuk produk dan merek, serta belum memiliki penetrasi pasar yang kuat. Jika langsung dilepas bersaing di pasar yang lebih luas tanpa penguatan, tentu akan sulit bertahan,” ujarnya.
Menurut Roland, inisiatif Pemerintah Provinsi NTT menghadirkan NTT Mart sebagai ruang pemasaran produk lokal merupakan langkah strategis. Meski demikian, fungsi NTT Mart dinilai perlu diperluas agar tidak hanya menjadi etalase penjualan.
“NTT Mart jangan sekadar menjadi tempat menjual produk. Ia perlu dikembangkan sebagai inkubator UMKM. Dalam konsep inkubator, pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan usaha, proses produksi, pengemasan, pemasaran, hingga layanan purna jual,” kata Roland.
Ia menekankan, persoalan klasik UMKM bukan hanya keterbatasan akses pasar, tetapi juga lemahnya manajemen usaha dan literasi keuangan. Karena itu, pemberian akses kredit dari perbankan maupun bantuan pemerintah harus dibarengi peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Kita tidak bisa hanya berpikir pada pemberian modal. Literasi keuangan harus berjalan beriringan. Pinjaman yang diterima pelaku UMKM harus benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan usaha, bukan untuk konsumsi,” tuturnya.
Roland berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan perguruan tinggi diperkuat secara sistematis. Dengan pendekatan kolaboratif, UMKM NTT tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 dan tahun-tahun mendatang.(Rjb)