Asisten I Setda NTT Menerima Tim Peneliti dari Universitas Pertahanan

PatroliCIA.site, Kupang – Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin menerima kunjungan tim peneliti dari  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  (LPPM) Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor, Jawa Barat di ruang kerjanya, Senin (26/8/2019).

Kepada media ini Asisten I menjelaskan, pihak Pemerintah Provinsi NTT  menyambut baik kehadiran Tim peneliti LPPM Universitas Pertahanan ini diketuai Brigjen TNI  Agus Winarma, S.IP,M.Tr  dengan anggotanya, Kolonel Arm Ridwan Gunawan, S.IP.M.Han, dan Letkol Inf Dr. Triyoga Budi Prasetyo,M.Si.

“Tentunya Penelitian ini bisa menyelesaikan masalah perbatasan antara-dua negara yakni Indonesia (NTT) dengan Timor Leste. Terutama bagaimana memerangi Kemiskinan yang terjadi saat ini.  Saya yakin kolaborasi semua pihak, tidak saja hanya Pemprov NTT, tetapi juga miliiter melalui  LPPM Universitas Pertahanan termasuk  pihak swasta ikut berperan maksimal di kawasan perbatasan NKRI –Timor Leste, dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat”, ungkap Jamaludin.

Ketua Tim Peneliti Unhan, Brigjen TNI Agus Winarma mengatakan, penelitian yang mereka lakukan merupakan implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia.

Sebagai dosen Fakultas Strategi Pertahanan,  tahun 2019 ini melakukan penelitian di Wilayah Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan topik  “Strategi Pengelolaan Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Belu, Provinsi NTT”.

Lanjutnya, penelitian ini tentunya membutuhkan data-data informasi  yang akan dikumpulkan dengan teknik wawancara, kuisioner, dan studi dokumen.

“Sebagai dosen di Unhan kami juga melakukan penelitian, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia.  Semua dosen Unhan disebar ke seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian. Kami sendiri mendapatkan lokasi penelitannya di NTT dengan fokusnya di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL,” urainya.

Dalam penelitian nanti, mereka akan mengumpulkan data, baik data skunder maupun data primer dalam bentuk wawancara Gubernur NTT beserta jajarannya, Danrem 161 Wira Sakti Kupang beserta jajarannya, Bupati TTU, Bupati Malaka, Bupati Belu, termasuk Kepala Distrik Oekusi, Negara Timor Leste untuk mengetahui seperti apa permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Ia mengatakan, penelitian ini untuk menemukan model dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.  Terkait  niat baik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membawakan kuliah umum di Unhan, Agus berjanji akan menyampaikan hal itu kepada rektornya.

Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT soal keberadaan Unhan yang sudah berdiri 10 tahun lalu,”kata Agus.

Unhan sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah berdiri sejak 10 tahun lalu yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, namun dalam melaksanakan kegiatan akademiknya tetap  di bawah pembinaan Mendikti.

“Unhan menerima lulusan sarjana (S1) dari kalangan TNI,Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalangan swasta dan kalangan umum untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di kampus tersebut”, sebut Agus.

Kampus ini memiliki 17 program studi (prodi) dan mahasiswanya berasal dari semua provinsi di Indonesia termasuk dari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Semua mahasiswanya mendapat beasiswa penuh dari negara.

Sementara, Kepala Badan Perbatasan NTT, Linus Lusi dihadapan Tim Peneliti Unhan dan  Asisten  I Setda NTT memberikan apresiasi soal kehadiran tim ini  di NTT.  “Mudah-mudahan melalui penelitian ini dapat mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara yang hasil kajiannya nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap lembaga Kementerian Pertahanan RI di Jakarta,” harapnya