Hukum Kriminal

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Jakarta. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum. Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Pembaruan aturan dibutuhkan untuk merespon banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tipikor. “Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu. Pembaharuan peraturan…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Warga di Dusun IV dan V Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat mendesak Polsek Kupang Barat untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal Galian C di seputaran Pantai Alamanda. Pasalnya, menurut pengakuan warga pengambilan material batu dan pasir dari bibir pantai itu bisa memicu bencana. Fendy Tomisui, salah satu warga kepada media ini, Senin 23 Oktober siang mengatakan bahwa akibat dari penambangan ilegal, pantai menjadi rawan abarasi. "Kqmi punya sumur di rumah warga…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kupang, Komunitas Relawan Teman Jeriko Kembali mendatangi Mapolres Kupang Kota guna mengecek sejauh mana penyelidikan yang dilakukan terkait terkait lapoan polisi yang pernah dilaporkan oleh Wali Kota Kupang periode 2017-2022 Jefirstson Riwu Kore dengan nomor : LP/B/173/III/2015/SPKT Polres Kupang Kota pada tanggal 8 Maret 2015 tentang tindak pidana “pemfitnahan dan pencemaran nama baik” lewat media/surat kabar” atas nama terlapor Welly M. Dimoe Djami, Jumat (29/9/2023). Ketua…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis malam (14/9). Dalam acara yang dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan beberapa persoalan terkait pertanahan di NTT, antara lain tanah yang kekurangan riwayat aktual…

PATROLICIA COM KOTA KUPANG - Laporan Welly Dimoe Djami (WDD) ke Polda NTT dinilai sebagai balas dendam karena ia pernah dipenjara karena kasus pemalsuan tandatangan penerima beasiswa di SMA Teladan. Welly dituding hanya selalu dijadikan alat politik untuk menjegal karier politik Jefri Riwu Kore (Jeriko). Karena itu penyidik Polda NTT diminta untuk bertindak professional dan tidak mengkriminalisasi Jeriko dalam menangani laporan Welly.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT  Relawan Teman Jeriko Menemui Kapolresta Kota Kupang Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto terkait lapoan polisi yang pernah dilaporkan oleh Wali Kota Kupang periode 2017-2022 Jefirstson Riwu Kore dengan nomor : LP/B/173/III/2015/SPKT Polres Kupang Kota pada tanggal 8 Maret 2015 tentang tindak pidana “pemfitnahan dan pencemaran nama baik” lewat media/surat kabar” atas nama terlapor Welly M. Dimoe Djami, Jumat (8/9/2023).

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Lurah Kelurhana Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang baru bisa dimintai klarifikasi soal pemasluan tandatangan warga demi pencairan dana sewa keloloa senilai Rp 100 juta. Lurah Oenesu, Jon Feliks Bureni kepada Siarindo.com Jumat 08/09 siang menjelaskan bahwa dalam proyek sumur bor melalaui tim sewa kelola Kelurahan Oenesu, termasuk tandatangan miliknya yang di palsukan. “Pemalsuan itu betul tandatangan saya dipalsukan,” katanya. Menurutnya, agar tidak ada dugaan…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.          Camat Kupang Barat, Kabupaten Kupang diduga melakukan pemalsuan tandatangan warga untuk pencarian dana sewa kelola sebesar Rp 100 juta. Hal itu disampaikan oleh seorang warga, Wadu Yohanes Timuli kepada media ini, Kamis 7 September di Kelurahah Oenesu. Wadu kemudian menceritakan awal mula kejadian pemalsuan itu terjadi. Menurutnya, pada Bulan Juni tahun 2023 lalu, Sekretaris Camat Kupang Barat, mendatangi rumahnya. “Awalnya Sekcam minta untuk ijinkan lahan saya untuk bor air. Nanti…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT  Zakarias Doro membeberkan sejumlah dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat, Kabuparen Kupang. Zakarias sendiri adalah ketua BPD dilantik pada bulan Juni tahun 2021. Meski berapi-api membeberkan pengelolaan dana desa saat ditemui di kantor BPD Desa Tablolong, 28/05 lalu, setidaknya beberapa dugaan penyelewengan dana desa yang berhasil dirangkum media ini. Pertama, menurut Zakarias, pada saat penetapan anggaran dana desa Tahun 2021, terdapat sebesar…