Hukum Kriminal

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Jakarta - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jakarta Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pusat platform dompet digital DANA di Capital Place, Jumat (29/11/2024) Jakarta Selatan. Demonstrasi ini digelar terkait dugaan keterlibatan DANA memfasilitasi transaksi judi online senilai Rp 5,37 triliun dari lebih dari 5,2 juta transaksi. Dalam orasinya, PW GPII Jakarta Raya menyoroti fungsi utama dompet digital sebagai alat transaksi modern yang…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Labuan Bajo – Diduga karena adanya konspirasi jahat yang melibatkan oknum perwira Polres Manggarai Barat berinisial NNB dengan Muhammad Syair, Cs, dalam proses penanganan sengketa tanah Keranga yang sedang berlangsung. Dugaan ini mendorong keluarga ahli waris almarhum Ibrahim Hanta untuk melaporkan kasus tersebut ke Propam Mabes Polri dengan nomor tanda terima laporan SPSP2/005488/XI/2024/BAGIYANDUAN tertanggal 14 November 2024, guna meminta keadilan atas perlakuan tidak adil yang…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pembina Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Marindo yang adalah Yayasan pemilik SMK Pelayaran Kupang, Jefry Antony kesal bukan main. Jefry duduk bersebelahan dengan kuasa hukumnya, Ebsan Kafelkai di sebuah ruangan kelas di SMK Pelayaran Kupang, Jumat 12 Juli Siang. Yayasan pendiri SMK Pelayaran Kupang itu belakangan ini sedang menuai persoalan pelik. Sebab, pasca pergantian kepengurusan yang tertuang dalam SK Perubahan di Tahun 2022, beberapa orang tidak lagi menjadi pengurus, termasuk…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Jakarta. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum. Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Pembaruan aturan dibutuhkan untuk merespon banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tipikor. “Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu. Pembaharuan peraturan…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Warga di Dusun IV dan V Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat mendesak Polsek Kupang Barat untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal Galian C di seputaran Pantai Alamanda. Pasalnya, menurut pengakuan warga pengambilan material batu dan pasir dari bibir pantai itu bisa memicu bencana. Fendy Tomisui, salah satu warga kepada media ini, Senin 23 Oktober siang mengatakan bahwa akibat dari penambangan ilegal, pantai menjadi rawan abarasi. "Kqmi punya sumur di rumah warga…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kupang, Komunitas Relawan Teman Jeriko Kembali mendatangi Mapolres Kupang Kota guna mengecek sejauh mana penyelidikan yang dilakukan terkait terkait lapoan polisi yang pernah dilaporkan oleh Wali Kota Kupang periode 2017-2022 Jefirstson Riwu Kore dengan nomor : LP/B/173/III/2015/SPKT Polres Kupang Kota pada tanggal 8 Maret 2015 tentang tindak pidana “pemfitnahan dan pencemaran nama baik” lewat media/surat kabar” atas nama terlapor Welly M. Dimoe Djami, Jumat (29/9/2023). Ketua…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis malam (14/9). Dalam acara yang dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan beberapa persoalan terkait pertanahan di NTT, antara lain tanah yang kekurangan riwayat aktual…

PATROLICIA COM KOTA KUPANG - Laporan Welly Dimoe Djami (WDD) ke Polda NTT dinilai sebagai balas dendam karena ia pernah dipenjara karena kasus pemalsuan tandatangan penerima beasiswa di SMA Teladan. Welly dituding hanya selalu dijadikan alat politik untuk menjegal karier politik Jefri Riwu Kore (Jeriko). Karena itu penyidik Polda NTT diminta untuk bertindak professional dan tidak mengkriminalisasi Jeriko dalam menangani laporan Welly.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT  Relawan Teman Jeriko Menemui Kapolresta Kota Kupang Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto terkait lapoan polisi yang pernah dilaporkan oleh Wali Kota Kupang periode 2017-2022 Jefirstson Riwu Kore dengan nomor : LP/B/173/III/2015/SPKT Polres Kupang Kota pada tanggal 8 Maret 2015 tentang tindak pidana “pemfitnahan dan pencemaran nama baik” lewat media/surat kabar” atas nama terlapor Welly M. Dimoe Djami, Jumat (8/9/2023).