DPRD Dorong ASN Wajib Periksa Kesehatan di Labkesda NTT, Ditanggung BPJS

PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Nusa Tenggara Timur didorong menjadi pusat pemeriksaan kesehatan utama di Kota Kupang melalui kebijakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ditanggung BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai strategis, baik untuk penguatan layanan kesehatan preventif maupun optimalisasi fasilitas milik pemerintah daerah.                                                Anggota DPRD NTT Komisi V, Muhamad Ansor, menyampaikan usulan tersebut usai pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kantor DPRD, Rabu (21/1/2026). Menurut dia, Labkesda NTT selama ini kalah bersaing dengan laboratorium swasta meskipun memiliki gedung dan fasilitas yang representatif.
“Labkesda ini seharusnya menjadi pusat pemeriksaan kesehatan, khususnya di Kota Kupang. Karena itu, kami mendorong agar ASN diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Labkesda dengan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. ASN sudah punya kartu BPJS, jadi pemeriksaannya gratis,” kata Ansor.
Ia menegaskan, pemeriksaan kesehatan rutin merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Dengan pemeriksaan berkala, risiko penyakit berat pada ASN dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas kerja.
“Kalau deteksi dini berjalan, pegawai tidak sampai sakit parah. Ini juga baik untuk pemerintah karena menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Iien Adriany, menilai usulan tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan kesehatan yang menekankan pencegahan. Selama ini, pemeriksaan kesehatan ASN belum diwajibkan dan belum berjalan optimal.
“Pemeriksaan rutin itu bagian dari promotif-preventif. Jika dilakukan setiap semester, penyakit bisa terdeteksi lebih cepat. Ini usulan yang baik dan akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” kata Iien.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan juga akan mendorong peningkatan promosi layanan Labkesda agar lebih dikenal masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala UPTD Labkesda NTT, Nur Azizah, menyambut positif dukungan DPRD dan Dinas Kesehatan. Ia mengungkapkan, mulai tahun 2026 Labkesda NTT menargetkan pemeriksaan kesehatan rutin setiap enam bulan sekali bagi seluruh ASN Pemerintah Provinsi NTT yang jumlahnya sekitar 5.000 orang.
“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh cabang BPJS Kesehatan dan sepakat melakukan kerja sama pemeriksaan skrining atau deteksi dini bagi ASN. Pemeriksaan ini dilakukan setiap enam bulan dan ditanggung BPJS,” ujar Nur Azizah.
Program tersebut tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga anggota keluarga mereka. Dengan demikian, cakupan layanan skrining kesehatan akan semakin luas, terutama untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung.
Nur Azizah juga menegaskan, Labkesda NTT memiliki keunggulan layanan yang tidak kalah dengan laboratorium swasta. Selain pemeriksaan kesehatan, Labkesda melayani pemeriksaan laboratorium kimia untuk makanan, air, kualitas udara, hingga tingkat kebisingan.
“Kami melayani pemeriksaan makanan, air minum, kualitas udara, hingga kebisingan. Banyak rumah sakit dan perusahaan sudah bekerja sama dengan kami,” katanya.
Untuk menjangkau masyarakat, Labkesda NTT juga menyediakan layanan home service tanpa biaya tambahan. Petugas akan datang langsung ke rumah untuk pengambilan sampel darah, dengan tarif sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berlaku.
Ia berharap dukungan DPRD dan media massa dapat membantu menyebarluaskan informasi layanan Labkesda kepada masyarakat.
“Promosi melalui media sangat penting agar masyarakat tahu bahwa Labkesda NTT memiliki layanan lengkap dan terjangkau,” ujar Nur Azizah.
Ke depan, sebelum pemeriksaan dilakukan, ASN diwajibkan mengisi formulir skrining kesehatan secara daring yang memuat data risiko dan riwayat penyakit. Hasil skrining tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan lanjutan yang biayanya ditanggung BPJS Kesehatan.(Rjb)