Browsing Kategori: "Hukum dan Ham"

Hukum dan Ham

Ketua Kagama Cirebon Heru Subagia Minta Para Alumni Luruskan Opini Apakah Ijasah Jokowi Palsu atau Tidak?

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Jakarta - Ketua Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Cirebon dan Wakil Ketua Kagama Jawa Barat, Heri Subagia angkat bicara lewat rilis media dan platform tiktok. Hal ini terkait polemik dugaan asli atau tidak ijasah Mantan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gajah Mada (UGM). Anggota Divisi Hukum PP Kagama berharap semua alumni tergerak untuk berpartisipasi mencari 'Jalan Tengah Perdamaian Abadi'. Agar berkaitan tuduhan ijazah palsu salah satu anggota alumni…

Putusan PT Kupang Menangkan Ahli Waris IH dan Pemilik Tanah fiktif PPJB 40 ha Kalah, Buka Peluang investasi Berkembang

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Labuhan Bajo - Perjalanan panjang perjuangan petani pemilik tanah para ahli waris 11 hektar tanah di Kerangan, Labuan Bajo, yang sudah menang di PN Labuan Bajo 23/10/2024, akhirnya mendapat kepastian hukum lagi dari putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang 18 Maret 2025. Tim kuasa hukum ahli waris almarhum Ibrahim Hanta, yang diketuai Dr (c) Indra Triantoro, S.H., M.H., Kamis (20/3/2025) mengkonfirmasi bahwa, mereka telah menerima putusan banding secara online melalui e-court.…

Saatnya MA menjadi Sang Adil (Dharmayukti), Meluruskan Kasus Timah Rp 300 Triliun: Antara Framing dan Keadilan?

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Dalam penanganan hukum tindak pidana korupsi yang ideal, ditujukan untuk menimbulkan efek jera dan asas manfaat bagi rasa keadilan masyarakat. Bukan untuk kriminalisasi dan justru menghancurkan tata kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan, penanganan kasus korupsi oleh Jampidsus Kejaksaan Agung lebih cenderung menggunakan narasi “Mega Korupsi” dengan narasi angka kerugian negara yang sangat besar, fantastis dan bombastis. Salah satu contohnya,…

Reagen : Orang Berinisial YQF Meminta Hasto Dimundurkan dan Batalkan Jokowi Dipecat, Itu Fitnah

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta - Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (BARA JP) Relly Reagan meminta politisi PDI Perjuangan Deddy Y.H. Sitorus untuk membuktikan siapa orang berinisial YQF, yang menjadi utusan Jokowi meminta Sekjen Hasto Kristiyanto mundur dan jangan pecat Jokowi. Utusan ini diketahui sekitar 14 Desember 2024 menemui jajaran PDi Perjuangan sebagaimana disampaikan Deddy Sitorus, Kamis (13/3/2025) kemarin. "Agar tidak menjadi fitnah, kami meminta Bung Deddy Sitorus menyebutkan saja…

BMPS NTT Minta Semua Pihak di Kabupaten SBD Tahan Diri Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS Yatutim

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) minta semua pihak di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menahan diri terkait kasus dugaan korupsi Dana BOS Yayasan Tunas Timur (Yatutim). Alasannya, karena kasus ini baru ditahap awal pengumpulan bukti atau penyelidikan dan belum berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan BMPS NTT, Winston Neil Rondo dalam siaran persnya di Kupang pada Senin, 10 Maret 2025 menanggapi dihentikannya dana BOS 9 SD Swasta di…

Kejati NTT Minta Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana BOS Yayasan Tunas Timur Diredam, Kasus Masih Dalam Penyelidikan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) minta media menahan (meredam, red) sementara pemberitaan tentang dugaan korupsi dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Yayasan Tunas Timur di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBS). Alasannya, karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan sejumlah saksi takut memberi keterangan akibat pemberitaan media. Demikian disampaikan Kasipenkum Kejati NTT, AA Raka Putra Dharmana, S.H kepada media di Kupang pada Jumat, 07 Maret 2025…

PH Rudini : Anak Niko Naput Lawan Hasil Operasi Intelijen Kejagung RI Tanah 11 ha Kerangan?

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Manggarai Barat - Masih tentang mafia tanah di Labuan Bajo, sengketa tanah 11 hektar di Kerangan, Labuan Bajo milik almarhum Ibrahim Hanta (IH) terus berproses. Ahli waris Muhamad Rudini (MR) selaku penggugat melawan anak Niko Naput, Santosa Kadiman, PT. Mahanaim Group (hotel St.Regis Labuan Bajo) selaku tergugat. Perkara sudah diputuskan PN (Pengadilan Negri) Labuan Bajo 23 Oktober 2024, alasannya SHM atas nama Paulus dan Maria Naput itu tidak sah, karena salah lokasi, salah ploting…

Paulus, Maria, Johanis Naput Ahli Waris Niko Naput Klaim Tanah 11 Hektar, Kata Rudi: Itu Tanah Sah Almarhum Ibrahim Hanta Ya Nak!

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Manggarai Barat -  Konflik tanah ahli waris almarhum Ibrahim Hanta (IH) dengan terus bergulir dengan keluarga almarhum Niko Naput (NN) terkait sengketa tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat Ini Sengketa Tanah ini masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. Muhamad Rudini didampingi Tim Kuasa Hukum almarhum IH (penggugat), Jon Kadis menyatakan, kepemilikan sah tanah seluas 11 hektar ini, bukan…

Kejati NTT Teliti Berkas Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Beras di PD Flobamora

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) tengah meneliti berkas perkara kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan beras yang melibatkan PD Flobamora. Berkas perkara tersebut saat ini sedang dalam proses penelitian oleh jaksa peneliti Kejati NTT. Demikian disampaikan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati NTT, Mohamad Ridosan, kepada media di Kupang pada Selasa, 18 Februari 2025, sebagaimana dilansir dari okenusra.com. “Dalam berkas perkara itu ada dua orang tersangka,…

Kejagung Tidak Dilibatkan Proses Pemulangan Terpidana Mati, Akibat Jaksa Agung Bukan Di Bawah Menkohukham 

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta - Pada awal Februari, Rabu, (5/2/2025) Jaksa Agung ST Burhanuddin Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI mengeluh dan curhat. Pihak Kejaksaan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke Filipina. Curhatan Burhanuddin ini cukup serius bagi penegakan hukum dan mendapat respon Praktisi Hukum Dr. Jan S. Maringka, SH, MH, Selasa (19/2/2025) di Jakarta. Kepada awak media Mantan Jaksa Agung…