Browsing Kategori: "Hukum Kriminal"
Hukum Kriminal
Kades Nauke Kusa dan Kades Kapitan Meo Resmi Dipolisikan Ketua Araksi
Patrolicia.com/ Malaka -. Kepala Desa (Kades) Nauke Kusa, Anselmus Dully Berek (ADB) dan Kades Kapitan Meo, Antonius Yoseph Tuna (AYT) resmi dipolisikan/dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Malaka (Nomor: STPL .31/VII/2021/NTT/Res Malaka/Sek Laenmanen) oleh Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) pada Kamis (22/07/2021) karena diduga melakukan penghinaan dan tindak kekerasan terhadap Ketua Araksi dan wartawan media Sepang Indonesia, Jho Kapitan.
Pemkab Kupang ‘Keok’ lagi di MA Dalam Perkara Tanah Pasar Oesao
Patrolicia.com/provinsi NTT. Pemerintah Kabupaten Kupang (Tergugat III, red) akhirnya ‘keok’ alias harus mengaku kalah dari para penggugat (Betji Manu dan Habel Manu) dalam Perkara Gugatan Tanah Pasar Oesao seluas 8.003 m persegi.
Demikian disampaikan Kuasa Hukum penggugat, Samuel Haning, SH.,MH saat jumpa pers di Palapa Resto Kupang, pada Jumat (09/07/2021) sore.
"Klien saya, Betji Manu (Penggugat I) dan Habel Manu (Penggugat II) telah dinyatakan menang melawan Pemerintah Kabupaten Kupang (Tergugat II) melalui…
Keluarga Limau ‘Buka Pintu’ Damai Bagi Pemprov NTT Terkait Sengketa Lahan RSUP Manulai II
Patrolicia com/provinsi NTT Keluarga besar Limau bersedia ‘membuka pintu' damai alias duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) demi mencari solusi atau jalan keluar terkait sengketa lahan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Vertikal Kupang, yang berlokasi di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang sudah dimenangkan oleh keluarga Limau di Pengadilan Negeri Kupang.
Hal ini disampaikan Yohanis Limau selaku ahli waris dan pemegang hak atas…
DPRD NTT Minta Pemprov NTT Selesaikan Masalah Tanah RSUP Manulai Dengan WWS
Patrolicia com/provinsi NTT. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menyelesaikan masalah kasus sengketa tanah lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang melalui pendekatan Win Win Solution (WWS), alias pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak (baik Keluarga Limau maupun Pemprov NTT, red).
Demikian tanggapan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna terkait sengketa tanah RSUP Manulai…
Araksi Resmi Laporkan Kajati NTT ke Komisi Kejaksaan
Patrolicia.com/provinsi NTT. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) secara resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Komisi Kejaksaan Agung dan Satgas Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI).
Demikian disampaikan Ketua Araksi, Alfred Baun dalam jumpa pers di bilangan Kota Kupang, pada Rabu (30/06/2021).
"Araksi telah melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Komisi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Satgas Kejagung RI pada tanggal 28 Juni 2021 dengan tanda…
Disorot 3 Fraksi DPRD NTT, Wagub Nai Soi Enggan Jelaskan Gagalnya Budidaya Kerapu dan TJPS
Patrolicia.com/provinsi NTT Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Yoseph Nai Soi enggan menanggapi sorotan tiga (3) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, yakni Fraksi PKB, PDIP dan PAN tentang gagalnya budidaya ikan kerapu di Labuhan Kelambu, Ngada dan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dalam rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur NTT Tahun 2020 pada Senin (28/6/21).
Wagub Nai Soi yang dimintai tanggapannya usai…
Majelis Hakim Perintahkan Pengosongan Lahan RSUP Manulai II Dengan Upaya Paksa
Patrolicia.com/provinsi NTT. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyidangkan perkara gugatan Yohanes Limau (penggugat) terhadap Pemerintah RI/Menteri Dalam Negeri/Badan Pertanahan Nasional NTT/Badan Pertanahan Kota Kupang (para tergugat), dalam salah satu amar putusannya menghukum dan memerintahkan para tergugat (Pemprov NTT cs, red) dan pihak lain yang mendapatkan hak atas objek sengketa (lahan RSUP Manulai II, red) untuk segera meninggalkan lokasi tersebut dan bila perlu dengan upaya paksa menggunakan…
Araksi Resmi Laporkan Hakim Praperadilan Kasus Bawang Merah Malaka ke KY dan MA
Patrolicia com/provinsi NTT Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) resmi melaporkan Hakim Tunggal perkara gugatan praperadilan Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka, Sarlota Suek, SH., MH (bukan Rita Suek, red) ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), karena diduga melanggar Kode Etik Kehakiman dalam memutus perkara gugatan praperadilan antara penggugat (Baharuddin Tony, red) dan tergugat (Polda NTT, red) yang memenangkan penggugat.
Demikian disampaikan Ketua Araksi, Alfred Baun dalam rilis tertulis…
Diminta Hentikan Pembangunan RSUP Manulai, Pemprov NTT ‘Ngotot’ Lanjutkan
Patrolicia.com/provinsi NTT. Kuasa Hukum keluarga Limau (Yohanes Limau/penggugat, red), Biante Singh meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan sementara pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RS UPT Vertikal) di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memenangkan sebagian Gugatan Keluarga Limau terhadap Pemprov NTT. Namun Pemprov NTT tetap ngotot meneruskan pembangunan rumahsakit tersebut.
Demikian…
Araksi Minta Kajati ‘Angkat Kaki’ Dari NTT Kalau Tak Mampu Selesaikan Kasus Bawang Merah Malaka
Patrolicia.com/provinsi NTT Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk ‘angkat kaki' alias tinggalkan NTT kalau tidak sanggup menyelesaikan/menerima pelimpahan tahap 2 (pelimpahkan BAP, barang bukti, dan tersangka, red) kasus korupsi bawang merah Malaka dari Polda NTT untuk disidangkan.
Demikian disampaikan Araksi saat Aksi Damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada Kamis (24/06/21).
"Kalau Kajati…