Diduga PHK Terselubung, 16 Pekerja PT Sinar Bangun Mandiri Perjuangkan Hak: Pesangon dan Upah Lembur Dipersoalkan

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Persoalan hubungan industrial di PT Sinar Bangun Mandiri menjadi sorotan setelah sejumlah pekerja mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran hak ketenagakerjaan yang dinilai belum sesuai ketentuan.

Sebanyak 16 pekerja melalui Serikat Pekerja Nasional (SPN) berupaya memperjuangkan hak mereka yang disebut belum diselesaikan perusahaan.

Persoalan bermula dari kebijakan perusahaan yang memanggil pekerja satu per satu untuk menandatangani perjanjian bersama (PB). Dalam dokumen tersebut terdapat klausul yang menyatakan tidak ada lagi tuntutan antara pekerja dan perusahaan di kemudian hari.

Sejumlah pekerja mengaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani. Mereka menyebut penandatanganan PB disertai penjelasan bahwa setelah menerima uang kompensasi, mereka masih berpeluang kembali bekerja dengan menandatangani kontrak baru.

Salah seorang pekerja yang telah mengabdi selama sekitar 15 tahun mengaku menerima uang kompensasi Rp12,5 juta. Namun, ia menyatakan masih terdapat hak yang menurut perhitungan serikat pekerja belum dibayarkan.

“Saya sudah bekerja selama 15 tahun. Ketika diminta menandatangani perjanjian, saya memahami bahwa setelah itu tidak ada lagi tuntutan. Tetapi kemudian kami berkonsultasi dan mengetahui masih ada hak yang bisa diperjuangkan,” ungkapnya dalam pertemuan dengan sejumlah pekerja dan ketua Theresia keni

Ia juga mengaku sempat menolak penawaran kompensasi sebelum akhirnya menyetujui penandatanganan dokumen tersebut. Setelah menerima uang, pekerja bersangkutan menyebut dirinya tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja sejak 26 Agustus 2026.

Enam Belas Pekerja Mengadu ke SPN
Ketua Theresia keni S.Sos dan anggota SPN menjelaskan, pihaknya menerima pengaduan dari 16 pekerja terkait persoalan hubungan kerja dan pemenuhan hak ketenagakerjaan.

Pada 19 Agustus 2026, SPN melayangkan surat kepada manajemen PT Sinar Bangun Mandiri untuk meminta penyelesaian melalui mediasi.

Pertemuan yang semula direncanakan pada 26 Agustus tertunda karena pihak perusahaan menyampaikan bahwa pimpinan sedang berada di luar negeri.

Mediasi pertama akhirnya berlangsung pada 15 September 2026. Namun, dalam proses tersebut, menurut keterangan SPN, delapan pekerja telah menarik diri dari perjuangan bersama. Dari delapan pekerja yang tersisa, empat orang bersedia melanjutkan proses penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

SPN menyebut empat pekerja lainnya justru tidak lagi dilibatkan dalam perundingan oleh pihak perusahaan dengan alasan telah menandatangani perjanjian bersama dan bukan lagi berstatus karyawan.

Persoalan semakin rumit ketika SPN mengajukan permintaan perhitungan hak pekerja. Pihak serikat mengaku kembali mengalami hambatan saat hendak melakukan perundingan lanjutan karena akses masuk ke lingkungan perusahaan disebut dibatasi.

SPN kemudian menempuh jalur penyelesaian melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Persoalan Pesangon dan Lembur
Selain persoalan status hubungan kerja, tuntutan pekerja juga mencakup dugaan kekurangan pembayaran upah lembur, pesangon, serta upah yang dinilai berada di bawah ketentuan upah minimum.

Dalam pemaparan SPN, salah seorang pekerja dengan masa kerja sekitar 15 tahun disebut memiliki perhitungan kekurangan upah lembur mencapai Rp105 juta. Sementara kekurangan pesangon yang diklaim masih harus dibayarkan diperkirakan Rp25,5 juta setelah dikurangi kompensasi Rp12,5 juta yang telah diterima.

Pekerja lain dengan masa kerja sekitar 12 tahun disebut memiliki perhitungan kekurangan upah lembur sekitar Rp90,8 juta dan pesangon sekitar Rp32,5 juta.

Angka-angka tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pihak serikat dan masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi berdasarkan dokumen pengupahan, masa kerja, ketentuan jam kerja, dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

SPN juga menyoroti dugaan kelebihan jam kerja. Para pekerja mengaku harus datang lebih awal dan pulang sekitar pukul 17.15, meskipun jam kerja yang mereka sebutkan seharusnya berakhir pukul 16.00.

Mereka juga mengeluhkan adanya pemotongan upah terkait ketentuan absensi. Menurut keterangan pekerja, keterlambatan beberapa menit dapat berujung pada pemotongan gaji.

Bahkan, dalam pertemuan tersebut muncul pengakuan seorang pekerja yang telah bekerja sekitar 26 tahun, tetapi menerima upah pokok Rp1,5 juta per bulan, termasuk tunjangan tetap yang disebutkan dalam keterangannya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar pengupahan dan perlindungan pekerja di lingkungan perusahaan.
Mediasi Belum Menemukan Jalan Keluar
Dalam mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT, SPN menyebut terdapat dua persoalan utama yang menghambat penyelesaian.

Pertama, muncul klaim dari serikat pekerja lain yang menyatakan bahwa empat pekerja tersebut merupakan anggotanya, bukan anggota SPN. Hal ini memunculkan persoalan mengenai kedudukan organisasi yang mewakili pekerja dalam proses perundingan.

Kedua, adanya perjanjian bersama yang telah ditandatangani dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan hukum yang harus diperiksa sebelum tuntutan para pekerja dapat ditindaklanjuti.

SPN menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu surat atau anjuran tertulis dari mediator Dinas Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut proses mediasi.

Menuntut Keadilan, Bukan Sekadar Kompensasi
Para pekerja berharap persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan mengenai tanda tangan perjanjian bersama. Mereka meminta agar seluruh hak ketenagakerjaan diperiksa secara objektif, termasuk hak pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya kepada perusahaan.

Perwakilan SPN juga berharap perhatian media dapat mendorong evaluasi terhadap praktik hubungan industrial di perusahaan tersebut.

“Harapan kami sederhana. Keringat dan pengabdian pekerja harus dihargai. Kami ingin ada keadilan, bukan hanya bagi anggota serikat, tetapi juga bagi seluruh pekerja,” demikian harapan yang disampaikan perwakilan SPN.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan kerja tidak semata-mata berkaitan dengan kontrak dan pembayaran kompensasi. Di dalamnya terdapat hak atas upah layak, jam kerja yang sesuai ketentuan, perlindungan hukum, serta kepastian hubungan kerja.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai persoalan tersebut masih bersumber dari pekerja dan perwakilan SPN. Klarifikasi dari manajemen PT Sinar Bangun Mandiri mengenai alasan berakhirnya hubungan kerja, dasar penandatanganan perjanjian bersama, perhitungan kompensasi, dan dugaan kekurangan upah masih diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.(Rjb)