Browsing Kategori: "Politik"

Politik

Ribuan Nelayan Geruduk Kantor Gubernur NTT, Tuntut Cabut Pergub Retribusi

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Ribuan nelayan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kelurahan Fatubesi, dan PPI Tenau, Kota Kupang, menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/10/2025). Mereka menolak Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyesuaian tarif retribusi dan menuntut pencopotan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Massa aksi yang diperkirakan mencapai seribu orang berkumpul sejak pukul 10.00 Wita. Dengan membawa spanduk, selebaran,…

Kebijakan Tak Matang, Kadis Perikanan NTT Akhirnya Minta Maaf soal Pergub 33

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulastri Rasyid, akhirnya menarik kembali pernyataannya terkait keterlibatan DPRD NTT dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengaku salah dan meminta maaf kepada DPRD serta para nelayan dan pelaku usaha ikan. “Saya jujur mengakui salah ketik. Dari lubuk hati yang dalam, saya meminta maaf kepada Komisi II DPRD NTT. DPRD tidak pernah…

Rapat DKP NTT Sepi Peserta, Nelayan Oeba Tolak Undangan Ala WhatsApp

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Rencana pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nelayan dan pelapak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba berakhir antiklimaks. Ruang rapat yang disiapkan sejak pagi, Senin (29/9/2025), kosong tanpa satu pun nelayan atau pelapak yang hadir. Padahal, forum itu dijadwalkan membahas kebijakan baru terkait pengelolaan retribusi dan aktivitas di kawasan PPI Oeba. Namun, absennya partisipasi menunjukkan penolakan diam-diam dari komunitas nelayan dan…

Nelayan Oeba Nilai DKP NTT Tak Profesional, Undangan Rapat Hanya via WhatsApp

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Nelayan dan pelapak di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI) Oeba kembali melayangkan protes keras terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT. Penyebabnya, undangan resmi pertemuan yang semestinya disampaikan secara tertulis justru diedarkan hanya melalui aplikasi WhatsApp. Cara tersebut dinilai tidak menghormati nelayan dan pelapak sebagai pihak yang terdampak langsung kebijakan pemerintah, khususnya terkait Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 tentang…

Nelayan PPI Oeba Tolak Pergub Retribusi: DPRD NTT Dituding Abaikan Suara Rakyat

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Polemik kenaikan tarif retribusi di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kupang, kembali memanas. Nelayan dan pelapak menolak keras Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan hingga 300 persen. Kemarahan kian memuncak setelah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, menyebut Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan resmi DPRD NTT. Pernyataan ini langsung dibantah keras oleh perwakilan nelayan dan pedagang. “Sejak kapan…

Nelayan Oeba Tolak Kenaikan Retribusi, DPRD NTT Dituding Lepas Tangan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 terus bergulir. Nelayan dan pelapak di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba memprotes kenaikan retribusi hingga 300 persen yang dinilai mencekik usaha kecil. Kemarahan warga kian memuncak setelah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, menyebut kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari masukan DPRD NTT. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Koordinator Nelayan dan Pedagang PPI Oeba, Habel Missa.…

Petisi Nelayan TPI Oeba: Tolak Pergub NTT 33/2025 yang Naikkan Retribusi 300 Persen

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gelombang penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2025 kian menguat. Minggu (28/9/2025), para nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba serempak menandatangani petisi menolak kebijakan yang mengatur penyesuaian tarif retribusi daerah tersebut. Petisi yang digelar di Pasar Ikan Oeba itu dihadiri dua anggota DPRD Kota Kupang, Jabir Marola dan Mokrianus Lay. Turut hadir Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang Maxi Ndun,…

Nelayan dan pedagang ikan TPI Oeba tolak kenaikan retribusi 300 persen

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.          Para nelayan dan pedagang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba, menandatangani Petisi Tolak Peraturan Gubernur (Pergub) NTT nomor 33 Tahun 2025, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah. Penandatanganan Petisi digelar di Pasar ikan Oeba, Minggu (28/9/2025), dihadiri dua anggota DPRD Kota Kupang yakni Jabir Marola dan Mokrianus Lay. Disamping itu hadir juga Maxi Ndun, Ketua HNSI Kota Kupang, Habel Missa, Koordinator Pedangan dan Nelayan TPI Oeba, Habel Manggi Lomi, Sekretaris…

Aktivis 1998 dan Alumni Kelompok Cipayung Gelar Aksi Warga PeduliWarga, 1.000 Paket Sembako Dibagikan

JAKARTA PATROLICIA COM.        Komunitas Aktivis 1998 bersama alumni Kelompok Cipayung yang tergabung dalam 98 Resolution Network kembali menggelar aksi sosial bertajuk #WargaPeduliWarga. Pada tahap kedua, mereka membagikan 1.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat, serta komunitas pengemudi ojek daring (ojol) di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (20/9/2025). Aksi tersebut didukung oleh BUMN PT Adhi Karya dan dihadiri sejumlah tokoh 98 Resolution Network, di antaranya Haris Rusly Moti, Wahab…

30 Warga PAN Desak Pimpinan Partai Dukung RUU Perampasan Aset, Eko Patrio Diminta Mundur

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Sebanyak 30 warga Partai Amanat Nasional (PAN) menandatangani petisi online yang mendesak pimpinan PAN, baik Ketua Umum Zulkifli Hasan maupun Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas, untuk menyatakan dukungan terbuka terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Petisi tersebut dikoordinasikan oleh Syafrudin Budiman, mantan caleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta II, dan diumumkan secara terbuka pada Sabtu (6/9/2025) di Jakarta. “Kami 30 warga PAN mendesak Ketua Umum…