Browsing Kategori: "Politik"

Politik

Calon Rektor Undana Tersandung Dugaan Pungutan Rp2 Miliar: Publik Desak Audit Transparansi di FKM

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Dugaan penyimpangan pengelolaan dana Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang memicu sorotan luas. Dana yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar itu diduga dipungut tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak melalui mekanisme keuangan resmi universitas. Informasi yang beredar menyebutkan, pungutan dilakukan terhadap orang tua mahasiswa dengan alasan mendukung kegiatan akademik dan fasilitas pembelajaran. Namun,…

“Desa Palakahembi Bergerak Lawan Tuberkulosis: Harmoni Kampus, Puskesmas, dan Warga”

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Upaya menekan angka tuberkulosis (TBC) tidak cukup dilakukan di rumah sakit atau puskesmas. Keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci untuk menemukan kasus lebih cepat sekaligus mematahkan stigma sosial yang kerap membuat pasien enggan berobat. Kesadaran itulah yang mendorong Program Studi DIII Keperawatan Waingapu Poltekkes Kemenkes Kupang meluncurkan “Tuberculosis Harmony Project” di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur. Program ini menghadirkan pelatihan kader, penyuluhan…

“Melawan Stigma, Desa Palakahembi Jadi Model Harmoni Penanggulangan Tuberkulosis”

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Tuberkulosis (TB) masih menjadi momok kesehatan dunia. Laporan WHO 2024 mencatat 10,8 juta orang jatuh sakit TB dengan 1,25 juta kematian pada 2023. Indonesia termasuk negara dengan beban TB tertinggi, dengan ratusan ribu kasus baru setiap tahun. Meski obat tersedia, stigma sosial, diskriminasi, dan putus obat masih menjadi tantangan besar. Di tengah situasi itu, Desa Palakahembi di Kecamatan Pandawai, Sumba Timur, berupaya memutus rantai stigma lewat “Tuberculosis Harmony Project”, sebuah…

Ribuan Nelayan Geruduk Kantor Gubernur NTT, Tuntut Cabut Pergub Retribusi

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Ribuan nelayan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kelurahan Fatubesi, dan PPI Tenau, Kota Kupang, menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/10/2025). Mereka menolak Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyesuaian tarif retribusi dan menuntut pencopotan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Massa aksi yang diperkirakan mencapai seribu orang berkumpul sejak pukul 10.00 Wita. Dengan membawa spanduk, selebaran,…

Kebijakan Tak Matang, Kadis Perikanan NTT Akhirnya Minta Maaf soal Pergub 33

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulastri Rasyid, akhirnya menarik kembali pernyataannya terkait keterlibatan DPRD NTT dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengaku salah dan meminta maaf kepada DPRD serta para nelayan dan pelaku usaha ikan. “Saya jujur mengakui salah ketik. Dari lubuk hati yang dalam, saya meminta maaf kepada Komisi II DPRD NTT. DPRD tidak pernah…

Rapat DKP NTT Sepi Peserta, Nelayan Oeba Tolak Undangan Ala WhatsApp

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Rencana pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nelayan dan pelapak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba berakhir antiklimaks. Ruang rapat yang disiapkan sejak pagi, Senin (29/9/2025), kosong tanpa satu pun nelayan atau pelapak yang hadir. Padahal, forum itu dijadwalkan membahas kebijakan baru terkait pengelolaan retribusi dan aktivitas di kawasan PPI Oeba. Namun, absennya partisipasi menunjukkan penolakan diam-diam dari komunitas nelayan dan…

Nelayan Oeba Nilai DKP NTT Tak Profesional, Undangan Rapat Hanya via WhatsApp

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Nelayan dan pelapak di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI) Oeba kembali melayangkan protes keras terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT. Penyebabnya, undangan resmi pertemuan yang semestinya disampaikan secara tertulis justru diedarkan hanya melalui aplikasi WhatsApp. Cara tersebut dinilai tidak menghormati nelayan dan pelapak sebagai pihak yang terdampak langsung kebijakan pemerintah, khususnya terkait Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 tentang…

Nelayan PPI Oeba Tolak Pergub Retribusi: DPRD NTT Dituding Abaikan Suara Rakyat

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Polemik kenaikan tarif retribusi di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kupang, kembali memanas. Nelayan dan pelapak menolak keras Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan hingga 300 persen. Kemarahan kian memuncak setelah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, menyebut Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan resmi DPRD NTT. Pernyataan ini langsung dibantah keras oleh perwakilan nelayan dan pedagang. “Sejak kapan…

Nelayan Oeba Tolak Kenaikan Retribusi, DPRD NTT Dituding Lepas Tangan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 33 Tahun 2025 terus bergulir. Nelayan dan pelapak di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba memprotes kenaikan retribusi hingga 300 persen yang dinilai mencekik usaha kecil. Kemarahan warga kian memuncak setelah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, menyebut kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari masukan DPRD NTT. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Koordinator Nelayan dan Pedagang PPI Oeba, Habel Missa.…

Petisi Nelayan TPI Oeba: Tolak Pergub NTT 33/2025 yang Naikkan Retribusi 300 Persen

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gelombang penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2025 kian menguat. Minggu (28/9/2025), para nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba serempak menandatangani petisi menolak kebijakan yang mengatur penyesuaian tarif retribusi daerah tersebut. Petisi yang digelar di Pasar Ikan Oeba itu dihadiri dua anggota DPRD Kota Kupang, Jabir Marola dan Mokrianus Lay. Turut hadir Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang Maxi Ndun,…