Browsing Kategori: "Hukum Kriminal"

Hukum Kriminal

Sprindik Baru Kasus Kredit Rp 5 Miliar Bank NTT, Kajari Kota Kupang Tegaskan Penyidikan Sesuai SOP

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT. Langkah itu diambil menyusul dinamika hukum setelah putusan praperadilan. Shirley mengatakan, hingga Senin (23/2/2026), pihaknya belum menerima salinan resmi putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Namun, kejaksaan memastikan akan mempelajari secara menyeluruh…

DPO Kasus Kekerasan Seksual Anak Sejak 2021 Ditangkap, Terpidana Divonis 12 Tahun Penjara

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Setelah hampir lima tahun masuk daftar pencarian orang (DPO), terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak, Agustinus Kase, akhirnya diringkus tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada Selasa (24/2/2026) dini hari. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, membenarkan penangkapan tersebut. Menurut dia, Agustinus telah menjadi DPO sejak Maret 2021 setelah melarikan diri sebelum putusan kasasi berkekuatan hukum tetap diterima pihak kejaksaan. “Benar, yang…

Hakim: Delapan Alat Bukti Cukup Tetapkan Chris Liyanto Tersangka

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Chris Liyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Kamis (19/2/2026). Dalam persidangan tersebut, hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melampaui batas minimal yang diatur dalam hukum acara pidana. Sidang praperadilan mempertemukan Chris selaku pemohon melawan Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebagai termohon. Agenda sidang menghadirkan saksi fakta dan…

Kejari Kabupaten Kupang Sita Rp 200 Juta Dari Tangan Direktur CV Tiga Harapan Jaya, Rudi Angkari

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.            Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, menyita Rp 200 juta dari tangan Direktur CV Tiga Harapan Jaya, Rudi Angkari. Penyitaan terhadap uang senilai Rp 200 juta dari tangan Direktur CV Tiga Harapan Jaya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan jalan Lapen Buraen - Erbaun Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang senilai Rp 8, 6 miliar Tahun 2023. Kajari Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, S. H. M. Hum kepada wartawan…

Jaksa Segera Jadwalkan Panggilan Kedua Tersangka Chris Liyanto

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.            Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Kota Kupang, segera menjadwalkan panggilan kedua untuk Komisaris Utama (Komut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, Chris Liyanto. Komut BPR Christa Jaya, Chris Liyanto merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT. Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede, S. H. M. Hum kepada wartawan mengaku bahwa penyidik Tipidsus Kejari…

Proyek Jalan Rp 8,6 Miliar Disorot, Kejari Kupang Tunggu Hasil Uji Lab untuk Tentukan Langkah Hukum

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Lapen Buraen–Erbaun di Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, senilai Rp 8,6 miliar tahun anggaran 2023. Penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium dari ahli sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, Rabu (18/2/2026), mengatakan bahwa tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) telah…

Kajari Kupang Tegaskan Dua Alat Bukti Cukup, Chris Liyanto Resmi Jadi Tersangka Kasus Kredit Rp 5 Miliar Bank NTT

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang menegaskan penetapan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Chris Liyanto, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT telah melalui prosedur hukum yang sah. Penyidik, disebutkan, mengantongi lebih dari dua alat bukti sebagaimana disyaratkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kepala Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede, Kamis (12/2/2026), menyatakan tidak ada tahapan penyidikan yang…

Chris Liyanto Jadi Tersangka, Kajari Kota Kupang Tegaskan Penyidik Kantongi Lebih Dari Dua Alat Bukti

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penetapan Komisaris Utama (Komut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, Chris Liyanto sebagai tersangka masih menjadi polemik antara Kejari Kota Kupang dan kuasa hukum tersangka. Chris Liyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT. Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede, S. H. M. Hum kepada wartawan menegaskan bahwa tidak ada satupun tahapan…

Jaksa Nilai Dalil Pra Peradilan Chris Liyanto Keliru dan Masuk Pokok Perkara

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang menegaskan bahwa dalil yang disampaikan tersangka Chris Liyanto melalui kuasa hukumnya dalam permohonan pra peradilan dinilai keliru karena telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Penegasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, dalam sidang perdana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Rabu (11/2/2026). Dalam perkara ini, Chris Liyanto bertindak sebagai pemohon, sementara Kejari Kota Kupang…

Warga Naioni Desak Wali Kota Kupang Turun Tangan, BPN Dinilai Tertutup Soal Dugaan Sertifikat Tumpang Tindih

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Sejumlah warga Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mendesak Wali Kota Kupang untuk tidak tinggal diam menyikapi persoalan pertanahan yang diduga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang. Warga menilai persoalan tersebut menyangkut langsung hak kepemilikan tanah masyarakat dan berpotensi merugikan warga kecil jika tidak segera ditangani secara serius dan transparan. Salah seorang warga Naioni, Aprianus, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keberpihakan pemerintah daerah…